Prasetyo Jadi Jaksa Agung untuk Amankan Kasus Transjakarta?

Jum'at, 21 November 2014 - 14:43 wib |

Arief Setyadi - Okezone

Browser anda tidak mendukung iFrame

Prasetyo Jadi Jaksa Agung untuk Amankan Kasus Transjakarta? (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Kejaksaan Agung.

 

Dengan latar belakang Prasetyo selaku politikus Partai NasDem yang mendukung pemerintah, tentu membuat publik khawatir akan menggangu independensi penegakan hukum. Apalagi, kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta berkali-kali menyebut nama Jokowi.

 

"Figur Jaksa Agung baru dan kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta otomatis menjadi paket isu yang mau tak mau harus direspons Presiden Joko Widodo dan para pembantunya. Klarifikasi dari kantor presiden menjadi sangat penting karena sosok Jaksa Agung baru, HM Prasetyo, menuai banyak kecaman," katanya melalui pesan singkat, Jumat (21/11/2014).

 

 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, memang ada sebagian orang yang beranggapan kalau penunjukan Prasetyo sarat kepentingan Presiden Jokowi. Tentunya kepentingan itu dikaitkan dengan kasus pengadaan Bus Transjakarta di Pemprov DKI semasa Jokowi masih menjadi gubernur, dan saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

 

"Anggapan itu menguat karena publik memerhatikan bahwa penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung terlalu dipaksakan. Presiden tidak memperdulikan aspirasi publik yang tidak menghendaki sosok Jaksa Agung yang berasal dari partai politik," jelasnya.

 

 

Bamsoet –sapaan akrabnya– menambahkan, Presiden Jokowi tidak bisa berdiam diri dan harus menjelaskan kepada publik terkait desas-desus tersebut. Sebab, penunjukan yang tergesa-gesa ini semakin membuat publik menduga-duga adanya kepentingan personal Presiden.

 

"Ini adalah konsekuensi yang harus diterima Presiden. Menyikapi desas-desus seperti itu, Presiden sebaiknya tidak berdiam diri. Presiden dan para pembantunya harus memberi klarifikasi agar desas-desus itu tidak berkepanjangan," pungkasnya.

(ded)